Pandangan Masyarakat mengenai Hukum yang berhubungan Judi

fdgcvb

Bicara mengenai Pandangan Masyarakat mengenai “Judi” termasuk juga “Adu Ayam” seperti yang kita kenal dengan tajen terkecuali dilarang oleh Agama, juga dengan tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal semacam ini bisa di ketahui dari ketetapan pasal 303 KUHP, Jo. UU No. 7 th. 1974 mengenai Penertiban Judi Jo. PP. No. 9 th. 1981 Jo. Instruksi Presiden serta Instruksi dari Menteri Dalam Negeri No. 5, tanggal 1 April 1981.

Sesuatu semacam ini diakui pemerintah, jadi dalam rencana sistematisasi perjudian, pasal 303 KUHP itu diketat mengenai UU. No. 7 1974. Ada didalam pasal 1, mengatur semuanya tindak pidana judian jadi kejahatan. Disini bisa diterangkan kalau semuanya bentuk judi tanpa ada izin yaitu kejahatan namun sebelumnya th. 1974 ada yang berupa kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berupa pelanggaran (pasal 542 KUHP) serta sebutan pasal 542 KUHP, lalu dengan terdapatnya UU. No. 7 1974 dirubah jadi pasal 303 bis KUHP.

Mengenai Hukum di indonesia di Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. No. 7 1974 cuma merubah intimidasi ganjaran pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bln. penjara atau denda setinggi-tingginya senilai 90. 000 rupiah jadi hukuman penjara yang lama diperkirakan hinga 10 th. atau dikenakan denda sebanyak mungkin yang akan mencapai 25.000.000 juta rupiah. Didalam pasal 303 ayat (1) -1 Bis KUHP serta pasal 303 ayat (1) -2 Bis KUHP memperkuat ancaman hukuman bagi mereka yang memanfaatkan peluang, dan ikut serta dalam bermain judi. Akan dikenakan hukuman menjadi 4 th. penjara atau denda setinggi-tingginya sebesar 10 juta rupiah serta ayat (2) -nya yamg menjatuhkan hukuman untuk mereka yang sebelumnya sudah pernah dihukum penjara karena berjudi selama 6 th. atau akan dikenakan denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memanglah ironisnya meskipun dengan eksplisit hukum menyatakan kalau semua bentuk “judi” sudah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun semua bentuk praktek perjudian jadi diijinkan bila ada “izin” dari pemerintah. Perlu untuk diketahui orang-orang kalau Permainan Judi (hazardspel) memiliki kandungan unsur ; a) ada pengharapan untuk menang, b) berbentuk untung-untungan saja, c) ada insentif berbentuk hadiah untuk yang menang, serta d) pengharapan untuk menang makin bertambah bila ada unsur kepintaran, kecerdasan serta ketangkasan.

Larangan

Serta dengan hukum orang bisa dihukum dalam perjudian, adalah : 1) Orang atau Tubuh Hukum (Perusahaan) yang membuat atau berikan peluang main judi jadi mata pencahariannya, dan untuk mereka yang ikut campur dalam perjudian (jadi sisi penyelenggara judi) atau sebagai pemain judi. Serta tentang tempat tidaklah perlu di tempat umum, meskipun tersembunyi, tertutup tetaplah bisa dihukum ; 2) Orang atau Tubuh Hukum (Perusahaan) berniat membuat atau berikan peluang untuk main judi pada umum, di sini tidaklah perlu atau tidak disyaratkan jadi mata pencaharian, asal di tempat umum yang bisa dikunjungi orang banyak/umum bisa dihukum, terkecuali ada izin dari pemerintah judi itu tidak bisa dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi bisa dihukum ; 4) orang yang cuma turut pada permainan judi yang bukanlah jadi mata pencaharian juga tetaplah bisa dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Bila merujuk pada Ketentuan Pemerintah, persisnya dalam pasal 1 PPRI No. 9 th. 1981 yang isi pokoknya melarang memberi izin pada semua bentuk perjudian, baik berbentuk judi yang diadakan di “kasino”. di “keramaian” ataupun dihubungkan dengan argumen beda, yang bila dihubungkan sekali lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No. 9 th. 1981 yang dasarnya menghapuskan semuanya ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No. 9 th. 1981 ini, terutama yang memberi izin pada semua bentuk perjudian, jadi ini bisa bermakna pasal 303 ayat (1) serta/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku sekali lagi.

Nampaknya penyusunan mengenai “judi”

Nampaknya penyusunan mengenai “judi” ada penyusunan yang sama-sama bertentangan, disatu pihak UU No. 7 th. 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur mengenai “judi” dapat di beri izin oleh yang berwenang, disisi beda bertentangan dengan ketentuan pengerjaannya, yakni PPRI No. 9 th. 1981, yang melarang “judi” (berikan izin) perjudian dengan semua memiliki bentuk. Memanglah dengan azas theory hukum, PPRI No. 9 th. 1981 itu dengan sendirinya batal untuk hukum, karna bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya.

berdasarkan basic ini Kepolisian cuma bisa menindak perjudian yg tidak mempunyai izin, meskipun judi itu antagonistis Beserta pandangan semua agama yang diyakini. Manfaat hindari ada aksi anarkisme dari kelompok ormas keagamaan pada ramainya praktek pertaruhan yang ada. Jadi telah semestinya Pemerintah dengan DPR tanggap serta selekasnya buat piranti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai “larangan praktek perjudian” yang lebih tegas. Terutama larangan pemberian izin judi ditempat umum atau di kota-kota serta di beberapa tempat pemukiman masyarakat. Supaya negara kita jadi negara yang berdasar pada Pancasila di mana orang-orangnya yang religius tetaplah terbangun imagenya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s